REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada masa kepemimpinan SDA untuk periode kedua, pemecatan kembali terjadi. Tak tanggung-tanggung, kali ini pengurus harian DPPP PPP memecat SDA sebagai ketua umum PPP.

Pemecatan ini buntut dari konflik internal partai dalam pertarungan pilpres dan ditetapkannya SDA sebagai tersangka kasus haji. Bukan hanya memecat SDA saja, pengurus rapat Pengurus Harian DPP PPP juga memberhentikan Ketua DPW PPP Jawa Barat, Rahmat Yasin, yang tersandung kasus hukum.

SDA yang tidak terima dengan pemecatan tersebut mengatakan bahwa pemecatan yang dilakukan oleh kader PPP tersebut ilegal. Akhirnya ia memutuskan untuk memecat balik beberapa kader PPP.

Surat keputusan pemberhentian sejumlah pengurus DPP PPP tersebut dibacakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Akhmad Ghozali Harahap. Dalam surat keputusan Nomor 1358/KPTS/DPP/P/IX/2014 tentang Pemberhentian Pengurus Harian DPP PPP.

Dalam SK tersebut disebutkan beberapa nama diantaranya Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa, Lukman Hakim Saifuddin, Ermalena Muslim, Reni Marlinawati, Aunur Rofik, Rusli Effendi, Yuroni Yazid, Hizbiyah Rohim, Romahurmuziy, Joko Purowanto, Dini Mentari, Nurmila Muslih, Siti Maryam Thawil serta Mahmud Yunus.

Mereka diberhentikan dari jabatannya sebagai pengurus harian DPP PPP masa bakti 2011-2015.

Sekjen DPP PPP, Syaifullah Tamliha mengingatkan agar kader PPP tidak menjadikan partainya sebagai ajang berebut kekuasaan. Kader PPP diminta untuk mengedepankan kepentingan partai dibanding kepentingan pribadi. Ia tidak mau PPP dicitrakan sebagai Partai Pecat-Pecatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika