REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Anggota DPRD Kalimantan Selatan HM Lutfi Saifuddin meminta publik agar tidak menganggap anggota dewan mudah disuap sehingga menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
"Jangan anggap kami di DPRD mudah disuap untuk menentukan kepala daerah, baik gubernur ataupun bupati/wali kota," kata legislator asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menjawab wartawan di Banjarmasin, Selasa.
Lutfi menilai penolakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak rasional, karena beranggapan dewan tidak mampu memilih yang terbaik dan makan suap.
Menurut dia, sebenarnya pemilihan langsung ataupun tidak langsung itu sama saja, karena keduanya memiliki sisi positif dan negatif, namun tetap bisa menentukan kepala daerah yang baik.
"Jadi, jangan berprasangka buruk kepada dewan, apalagi hingga kini dewan belum bekerja, baru pengambilan sumpah sebagai wakil rakyat, namun sudah diduga bermain dengan calon kepala daerah," katanya.
"Lepaskan prasangka buruk, kita akan bekerja dengan baik untuk menentukan kepala daerah. Apalagi masih berupa wacana dan belum diputuskan," tambahnya.
Bahkan, dia menilai pemilihan melalui legislatif justru lebih baik, karena dewan sekarang tidak akan main-main dan mempertaruhkan jabatannya dalam menentukan gubernur, bupati, maupun wali kota.
"Insya Allah, kita tidak akan mudah diiming-imingi," tegas ketua organisasi sayap pemuda Partai Gerindra "Satria" Kalsel itu.
Pendapat senada dikemukakan H Muhammad Nur, anggota dewan dari Partai Gerindra juga. Ia mengatakan pemilihan langsung memakan biaya yang besar dan hanya akan memilih kepala daerah yang memiliki dana besar pula.
"Justru yang berpotensi tidak akan terpilih, karena tidak memiliki dana besar untuk memenangkan pemilu secara langsung," tambah Bendahara DPD Partai Gerindra Kalsel itu.
Menurut dia, kedua sistem pemilihan, baik langsung maupun melalui DPRD, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, namun harus dicari yang terbaik bagi kepemimpinan di daerah.
"Yang pasti dengan pemilu langsung, hanya yang punya modal kuat yang akan menang," ujar anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H Riswandi menyatakan baik sistem pemilihan langsung maupun pemilihan oleh DPRD memiliki kelebihan dan kekurangan.
"Tergantung proses seleksi di tingkat partai politik (parpol)," tutur anggota DPRD Kalsel tiga periode yang menyandang gelar sarjana ilmu pemerintaan itu.
Jika masalah penyelewengan yang diperdebatkan, menurut dia, hal itu mudah diatasi, yakni dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bisa mengawasi DPRD dalam pemilihan kepala daerah.
"Pengawasan ini kan mudah dilakukan, sehingga anggota dewan tidak memiliki kesempatan 'main mata' dengan calon kepala daerah ataupun tim suksesnya," kata Riswandi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika