REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, menilai keputusan Rakernas untuk mengusulkan Megawati kembali menjadi ketua umum PDIP memiliki beberapa makna politik.
Makna pertama, kata Ari, sebagai bagian dari strategi internal untuk membangun soliditas partai ketika PDIP sudah mengubah haluan menjadi partai pemenang.
"Usulan Megawati sebagai ketua umum akan mencegah manuver politik di kalangan internal partai maupun dorongan kekuatan eksternal jelang kongres PDIP 2015," ujar Ari.
"Soliditas partai jelas dibutuhkan untuk menghadapi tantangan politik yang pasti dihadapi Pemerintahan Jokowi-JK terutama di parlemen. Tanpa konsentrasi dan dukungan yang solid dari PDIP, tantangan yang dihadapi Jokowi-JK akan semakin berat," tambahnya.
Sedangkan makna lain dari usulan tersebut, lanjut Ari, untuk memangkas spekulasi yang berkembang bahwa Jokowi akan mengambil alih kepemimpinan PDIP pascaterpilih menjadi Presiden.
"Hal itu diperkuat oleh inisiatif untuk mengusulkan itu justru datang dari Jokowi sendiri. Apa yang dilakukan Jokowi tentu dibaca sebagai langkah preventif dari upaya untuk membenturkan Jokowi dengan Megawati dalam Kongres PDIP tahun depan," jelas Ari.
Menurutnya, Megawati akan menghadapi ujian yakni menyiapkan PDIP untuk memunculkan regenerasi kepemimpinan yang sehat.
"Ujian bagi Mega adalah menyiapkan pelembagaan demokrasi internal sehingga memunculkan regenerasi kepemimpinan yang sehat. Mega sesungguhnya sudah memulai langkah menyiapkan regenerasi kepemimpinan dengan membuka ruang bagi tokoh politisi muda seperti Jokowi, Ganjar, dan lainnya dalam rekrutmen politik. Tidak mungkin Jokowi, Rieke dan Ganjar bisa dicalonkan tanpa interveni Mega. Peran inilah yang diuji selanjutnya di partai," jelas Ari.
Kini, nama Megawati pun menjadi calon tunggal yang akan diusulkan dalam Kongres PDIP pada April 2015 mendatang. Apabila nanti terjadi dinamika putusan lain, hal tersebut menjadi hak prerogratif ketua umum.
"Ideologi hadir sebagai pengarah sekaligus landasan bagi kebijakan pemerintahan negara. Berkaitan dengan itu, dibutuhkan pula seorang pemimpin partai yang berkarakter ideologis, konsisten, dan memiliki komitmen yang kuat untuk memimpin, mengawal, dan mengawahkan ideologi partai dalam pemerintahan," demikian salah satu sikap politik dan rekomendasi dari hasil Rakernas IV PDIP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika