REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat membantah adanya perpecahan dalam Koalisi Merah Putih. Ia menegaskan hingga saat ini Koalisi Merah Putih tetap solid dan komitmen dengan perjuangan bersama.
"Koalisi Merah Putih itu dibentuk berdasarkan cita-cita dan visi yang sama dalam melihat perjalanan bangsa kedepan," katanya saat ditemui dalam Seminar Fraksi Gerindra di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/9).
Martin melanjutkan, apa yang menjadi perjuangan Koalisi Merah Putih sudah melalui diskusi yang panjang, dan koalisi tersebut dibentuk tidak dalam situasi darurat. "Jadi itu sudah melalui diskusi yang panjang. Tidak satu pembentukan kelompok yang sifatnya insidentil," ujarnya.
Ia pun mengaku optimis perjuangan Koalisi Merah Putih tetap akan solid, karena partai-partai yang tergabung dalam tersebut bukanlah partai baru melainkan partai yang sudah matang secara poltik dan sudah memiliki presepsi yang sama.
Menurutnya kematangan politik yang dimiliki masing-masing partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menjadi suatu kepercayaan bersama untuk saling komitmen memperjuangkan tujuan bersama.
"Koalisi Merah Putih diisi partai-partai yang sudah matang secara politik sudah memiliki presepsi yang sama bukan partai yang baru, sudah matang berproses, jadi sudah dipercaya sama-sama untuk saling mempercayai dan komitmen," jelasnya.
Saat disinggung soal sikap Partai Demorkat dalam pembahasan RUU Pilkada yang berbalik mendukung pemilu langsung, menurut Martin apapun hasilnya akan diketahui pada tanggal 25 September mendatang.
"Demokrat terus jalan di dalam Koalisi Merah Putih, dan juga Ketua Umum Demokrat itu Pak SBY yang juga Presiden. Presiden dari pemerintah itu Pak SBY. Yang inginkan perubahan dari pada Undang-Undang Pilkada dari langsung menjadi tidak langsung itukan usulan pemerintah," jelasnya.
"Jadi kita ikutin saja faktanya hari Kamis mendatang. Bagaimana proses politik pengambilan keputusan RUU Pilkada yang sangat dinamis ini," katanya.
Martin menambahkan, Gerindra berpengan pada pendirian fraksi tetap konsisten dalam memperjuangkan RUU Pilkada menjadi tidak langsung, karena sudah melakukan kajian dengan banyaknya mudarat dari pada manfaat dari Pilkada langsung.
"Terlebih lagi kalau kita lihat Pemilu langsung rata-rata hanya 50 persen yang memilih langsung. Itu terjadi di Sumatera Utara, dan begitu juga daerah lainnya, pemilihan langsung hanya 50, 51, 52 persen," kata Martin
Menurut dia bagaimana rakyat mau berpesta, bisa ratusan miliar anggaran untuk satu kabupaten dari mana uangnya kalau bukan mengambil dari APBD. Kemudian aparatnya sibuk mengembalikan uang, dan merusak aparatur.
Orang yang bekerja dalam satu aparatur pemerintahan walau dia jujur, rajin, kerja keras tidak akan ada jaminan kalau di akan mendapat promosi karena tidak ada transaksi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika