REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Kudus Mustofa dinilai layak menjadi Menteri UMKM kabinet Jokowi-JK. Upayanya membuat program yang mengedepankan pembangunan ekonomi rakyat, patut menjadi bahan pertimbangan pemerintahan mendatang.
Pengamat Ekonomi Universitas Diponegoro, Mohammad Nasir mengatakan, Kabupaten Kudus menjadi daerah yang berhasil mengembangkan ekonomi kreatif rakyat. Dengan latar belakangan tersebut, Bupati Kudus, Mustofa dianggap layak duduki jabatan menteri UMKM.
"Bupati Kudus bisa jadi salah satu nama yang dipertimbangan masuk kabinet, dengan latar belakang dan kinerjanya kembangkan sektor ekonomi kreatif," kata Nasir, Rabu (24/9)
Mustofa, menurut dia, mampu mendukung aspek permodalan masyarakat untuk kembangkan UMKM. Dia memenuhinya dengan mengadakan kredit perbankan sebagai bantuan modal. Konsep tersebut harus ditularkan ke daerah lain agar Indonesia siap hadapi persaingan Global.
"Orang yang berpengalaman dan punya rekam jejak positif di daerah bisa direkrut mengurus pos kementerian UMKM tersebut," ujar dia.
Secara terpisah, Bupati Kudus, Mustofa menambahkan, ia belum berkomunikasi dengan Jokowi-JK terkait usulan tersebut. Kalau memang namanya diusulkan sebagai kandidat menteri, maka ia siap mengemban tanggung jawab yang lebih besar tersebut.
Dia mengakui keberhasilannya di daerah, bahkan Pemkab Kudus berani mendukung penuh masyarakat yang ingin mengembangkan ekonomi kreatif. Dengan adanya kesempatan ini, menurut dia, warga kini justru berlomba-lomba memajukan usahanya tersebut.
"kalau bicara soal ekonomi kerakyatan, maka ada tiga pilar utama antara lain, program wajib belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan, dan perluasan perlindungan tenaga kerja. Itu juga harus dipenuhi," kata Mustofa.
Berdasarkan data, sejak 2009 sudah tercatat 20 ribu warga Kudus masuk ruang pelatihan dan pengembangan usaha kreatif pemda setempat. Selain pelatihan, dana sebesar Rp 15,5 miliar per tahun juga dikucurkan untuk keperluan pembelian fasilitas usaha.
Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) membuka ruang bagi kepala daerah berprestasi dan berintegritas untuk masuk dalam kabinet. Ia juga mengkalkulasi peluang mereka untuk ikut serta dalam pemerintahan nasional, atau tetep berbakti di daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika