REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menilai pemberhentian sejumlah ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) oleh Suryadharma Ali dan Syaifullah Tamliha merupakan simbol ambisi kelompok Suryadharma-Syaifullah.
"Pemberhentian sejumlah ketua DPW ini tidak ada makna legal formal dan organisatorisnya, karena surat-surat keputusan tersebut tidak memiliki landasan hukum dalam administrasi negara di Kemenkumham," kata Muhammad Roamuhurmuziy, Sekretaris Jenderal DPP PPP kelompok Emron Pangkapi, melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.
Menurut Romy, panggilan Romahurmuziy, kelompok Emron Pangkapi-Romahurmuziy menerima informasi pemberhentian ketua-ketua DPW pada Rabu sore.
Pemberhentian dilakukan, kata dia, oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP PPP kelompok Suryadhara-Syafullah Tamliha.
Ketua-ketua DPW PPP yang diberhentikan meliputi, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Setelah, Maluku, serta Sekretaris DPW PPP Bengkulu.
"Perlu ditegaskan, langkah pemberhentian tersebut tidak ada kekuatan legal formalnya," katanya.
Romy juga menilai, surat keputusan yang diterbitkan ketua umum dan sekjen, Suryadharma Ali dan Syaifullah Tamliha, adalah surat keputusan "bodong".
Menurut dia, Suryadharma Ali sudah diberhentikan pada rapat pleno Pengurus Harian DPP PPP pada 9 September lalu sehingga tidak memiliki legal formal lagi.
"Surat keputusan yang diterbitkan oleh Suryadharma dan Syaifullah menunjukkan, kepemimpinan kelompok Suryadharma adalah adalah kepemimpinan yang intimidatif," katanya.
Ketua Komisi IV DPR RI ini menyatakan, menyesalkan gaya kepemimpinan tanpa aturan yang merendahkan derajat PPP sebagai partai politik yang sarat sejarah.
Untuk itu, kata dia, DPP PPP kelompok Emron-Romy, akan melakukan konsolidasi pada rapat pleno DPP yang diselenggarakan Jumat (26/9), guna memastikan seluruh komponen DPP berada dalam satu barisan gerakan moral anti kesewenang-wenangan.
Romy juga mengimbau instansi Pemerintah terkait, agar mengabaikan semua bentuk pemberhentian struktur pengurus yang dilakukan oleh kelompok Suryadharma-Syafullah.
Kepada seluruh DPW dan DPC PPP di seluruh Indonesia, Romy juga mengingatkan, agar mengabaikan semua surat dari kelompok Suryadhara-Syafullah Tamliha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika