REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Laut Indonesia menyimpan 70% dari potensi minyak karena 40 dari 60 cekungan minyak milik Indonesia berada di laut. Namun hanya sekitar 10% dari potensi tersebut yang saat ini sudah dimanfaatkan.

Sedangkan potensi sumberdaya mineral dasar laut sampai saat ini belum teridentifikasi dengan baik, mengingat belum tersedianya teknologi yang tepat untuk mengidentifikasinya.

Sebab itu, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla ke depan membutuhkan strategi kebijakan maritim yang komperehensif sebagai acuan bagi aturan kegiatan pembangunan kelautan dan kemaritiman.

Salah satunya memperkuat keamanan laut, daya saing SDM dalam penguasaan teknologi kelautan dan memperkuat budaya maritim.

Demikian beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Maritim Indonesia yang dilaksanakan selama dua hari, 23-24 September di Balai Senat UGM.

“Hasil kongres meminta Presiden terpilih untuk peduli dan sunguh-sungguh membangun arah kebijakan kemaritiman Indonesia. Diperlukan pembentukan dan sinkroniasasi peraturan dan perundang-undangan di indonesua untuk mengatur isu kelautan dan kemaritiman secara komprehensif dan tidak tumpang tindih,” kata Prof.Dr. Marsudi Triatmojo, SH., LLM. saat membacakan hasil kongres kemarin sore, seperti keterangan Humas UGM Gusti Grehenson kepada Republika, Kamis, (25/9).

Kinerja pembangunan kelautan dinilai masih memberikan kontribusi minim bagi negara, yakni baru mencapai 20,6% dari PDB nasional, yang terdiri atas 4,5% PDB dari sektor perikanan dan sisanya berasal dari sektor minyak dan pertambangan.

Padahal bahan bakar fosil tersebut suatu saat akan habis seiring dengan semakin berkurangnya cadangan sumberdaya mineral tersebut. Diperlukan perbaikan infrastruktur, peningkatan SDM, modernisasi teknologi dan permodalan dalam mengelola sumber daya kelautan agar bisa memberi manfaat ekonomi bagi masyrakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika