REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- RUU Jaminan Produk Halal (JPH) pada akhirnya disahkan pada sidang paripurna DPR RI, Kamis (25/9). Dalam jangka waktu lima tahun, pemerintah akan menyiapkan delapan peraturan pemerintah dan dua peraturan menteri terkait implementasi JPH.

Dalam rentang waktu tersebut, Lembaga Pengawasan Pangan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)-nya masih dan akan terus bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan halal di masyarakat.

“Kita sudah menjalankan penyelenggaraan jaminan halal ini selama lebih dari 25 tahun, tentu saja kita tidak akan berhenti dengan alasan apa pun,” kata Wakil Direktur III LPPOM MUI Sumunar Jati kepada ROL saat dihubungi melalui telepon, Kamis (25/9).

Segala prosedur sertifikasi halal atas produk yang beredar di masyarakat, kata dia, akan terus berlanjut sampai UU JPH dilaksanakan lima tahun kemudian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika