REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor mengatakan langkah PDIP yang bersedia berbagi jatah kursi kabinet jika Demokrat dan partai lain mendukung mereka dalam pemilihan calon ketua DPR dinilai membuat PDI menjadi partai yang pragmatis. Hal tersebut dikarenakan apa yang menjadi janji Jokowi untuk membangun kabinet tanpa transaksional menjadi hilang.
Ia menjelaskan, PDIP menyadari ada ketimpangan suara yang besar di parlemen. Sehingga langkah penawaran ini dirasakan perlu dilakukan untuk mengamankan suara PDIP di parlemen. Ini agar program-program yang direncanakan Jokwoi dapat terlaksana dengan baik.
"Jokowi punya dua bahasa. Bahasa kampanye dan pasca kampanye. Bukan suatu hal yang mengherankan jika janji kampanye menjadi kenangan," ujar Firman Noor, Rabu (1/10).
Ia menambahkan, saat ini situasi politik berubah sehingga otomatis PDIP juga harus mengubah strategi. Salah satunya yaitu dengan mengorbankan janji kampanye, kususnya mengenai pembentukan kabinet tanpa transaksional.