REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan menilai ada politik transaksional antara parpol Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Partai Demokrat. Karena, Demokrat awalnya memberikan dukungan kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Namun, kemudian selalu berubah sikap pada detik-detik akhir pengambilan keputusan.

Wasekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, sidang paripurna semalam merupakan suatu hal yang telah mereka duga. Yaitu, Jokowi-JK yang dinilai akan menciptakan pemerintahan bersih dan pantang kompromi terhadap korupsi mendapat kekhawatiran sejumlah elite parpol KMP.

"Situasi ini menciptakan kegelisahan, di kalangan elite tertentu. Ada elite yang kemudian mencoba menghalanginya dengan melakukan penggalangan kekuasaan," kata Hasto, Kamis (2/10).

Menurutnya, UU Pilkada merupakan salah satu bukti akan adanya transaksi kekuasaan di sana. Selain itu penunjukan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto sebagai pimpinan DPR merupakan skenario yang dianggap bersinggungan dengan aturan pemilu DPRD tersebut.

Hasto meyakini ada proses transaksi dalam proses pemilihan pimpinan dewan, Kamis (2/10) dini hari. Sebab, saat memperjuangkan UU Pilkada, parpol bentukan Presiden SBY itu malah walk out. 

Berbeda halnya dengan sikap mereka ketika penetapan pimpinan DPR, justru ada perwakilannya di sana. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika