Sabtu 04 Oct 2014 16:00 WIB

Walikota Ingin MRT Lewati Pusat Tangerang

Red: Julkifli Marbun
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah (kiri).
Foto: Antara
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah (kiri).

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mendorong pengembangan MRT (Mass Rapid Transit) tahap 2 yang direncanakan tahun 2015 bisa melewati Kota Tangerang.

"Koridor MRT untuk koridor Timur - Barat kami harapkan bisa dibangun di Kota Tangerang," kata Arief R Wismansyah di Tangerang, Sabtu.

Ia mengatakan, permintaan tersebut mengingat begitu pesatnya pengembangan permukiman di wilayah Kota Tangerang dan perbatasan Kabupaten Tangerang.

Maka itu, perlu adanya transportasi massa dan MRT adalah bagian untuk mengatasi kemacetan yang diprediksi akan terjadi.

Diutarakannya, penanganan persoalan perkotaan terutama yang terkait dengan kemacetan memerlukan integrasi kebijakan semua pihak, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Masalah transportasi tidak mengenal batas administrasi. Harus ada sinergi semua daerah sebab transportasi sangat berkaitan erat," kata Arief.

Wali Kota mencontohkan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membangun elevated busway jurusan Blok M - Ciledug.

Pada kenyataannya, hanya sampai ke batas Jakarta tidak sampai ke wilayah Ciledug, Kota Tangerang. Hal ini hanya dinilai hanya akan menambah kemacetan di wilayah Ciledug dan sekitarnya.

"Karena akan ada penumpukan kendaraan di perbatasan. Artinya kemacetan yang ada di Jakarta pindah ke Tangerang," paparnya.

Oleh karenanya, wali kota mengharapkan agar ada satuan kerja yang bisa mengakomodir kepentingan pemangku kebijakan di Jabodetabek. "Selain juga tentunya dukungan peraturan yang jelas," imbuhnya.

Ia menambahkan selama ini aturan terkesan bersifat parsial. Misalnya saja ketika Pemerintah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan beserta Kabupaten Tangerang akan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi ke Bandara Soekarno Hatta.

Tapi harus terbentur aturan yang menyebutkan transportasi umum ke Bandara menjadi kewenangan pemerintah pusat. "Kami harapkan, upaya mengatasi kemacetan mendapat dukungan," ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Herman Suwarman, transportasi massal yang kini terintegrasi dengan DKI Jakarta yakni Buslane.

"Kami terus optimalkan agar masyarakat bisa menggunakan buslane disamping nantinya akan dibuat moda lainnya untuk mengurangi pemakaian kendaraan pribadi," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement