REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PPP dikabarkan tidak mendapat jatah pimpinan MPR. Hal ini membuat partai berlambang kabah itu kecewa sehingga mengancam akan keluar dari koalisi merah putih (KMP).

Wasekjen PPP, Saifullah Tamliha, sudah mengutarakan bahwa eksistensi PPP di KMP hanya tersisa 60 persen jika pihaknya tidak mendapat alokasi kursi kepemimpinan di MPR.

Pengamat Politik, Heri Budianto, menyatakan ada alasan dibalik PPP tidak mendapatkan jatah pimpinan MPR. Dinamika internal PPP yang belakangan ini bergejolak menjadi salah satu alasannya.

Pada awalnya PPP mendukung Prabowo. Kemudian diopertengahan jalan, ada gejolak muncul yang dimotori waketum PPP, Emron Pangkapi dan Suharso Monoarfa. Hal ini membuat kehadiran PPP semakin melemah di mata partai politik lain.

“Kalau misalkan PPP berganti kepemimpinan, nantinya berganti pula arah politiknya,” imbuh Heri, dalam sebuah wawancara dengan stasiun TV swasta, Selasa (7/10).

Hal ini menurutnya akan membuat situasi politik berubah. KMP dinilainya tidak ingin hal ini terjadi.

PPP mengusung waketum PPP, Hasrul Azwar, untuk menjadi pimpinan MPR. Ketua fraksi PPP ini dinilai sangat layak mendapat jabatan itu, karena senioritas.

Pada periode sebelumnya, PPP juga mendapat kursi pimpinan MPR yang dipegang Lukman Hakim Saifudin. Kini Lukman menjadi Menteri Agama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika