REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem memperkirakan rencana Joko Widodo (Jokowi) mengurangi satu kementerian dan menambah satu kementerian koordinator (kemenko) baru berkaitan dengan cita-cita kemaritiman yang pernah disampaikan Jokowi.

"Sepertinya ini menyangkut maritim," kata Sekretaris Jendral DPP Partai Nasdem, Rio Patrice Capela saat dihubungi Republika, Ahad (12/10).

Rio menduga kementrian yang akan dihilangkan adalah kementrian perhubungan. Kementrian perhubungan akan dilebur menjadi satu dengan kementerian yang selama ini menangangi urusan kemaritiman. Tujuannya untuk meningkatkan jalur distribusi barang antarpulau via laut (tol laut).

"Kemaritiman dan tol laut harus dipercepat. Sehingga distribusi barang dari barat ke timur bisa dengan biaya murah," ujarnya.

Peleburan kementerian perhubungan ke dalam kementerian lain tidak akan menghambat kinerja pemerintah. Sebaliknya kerja pemerintah mewujudkan janji kampanye justru akan lebih efektif. Ini karena peleburan jumlah kementerian dibarengi dengan penambahan satu jumlah kemenko yang juga berkaitan dengan kemaritiman.

"Pos-pos itu bergerak dengan serentak. Tidak ada yang lebih cepat atau lambat," kata Rio.

Rio membantah penambahan satu menko berkaitan dengan transaksi politik antara Jokowi dengan partai pengusung. Sebab menurutnya sebelum penambahan satu menko disampaikan, Jokowi telah lebih dahulu menyatakan jatah untuk partai politik di kabinet adalah 15 kementerian.

"Partai sudah 15 kursi. Tidak ada pengaruh penambahan satu menko dengan partai," ujar Rio.

Sementara itu Sekretaris Jendral DPP PDIP, Tjahjo Kumolo enggan berkomentar soal rencana Jokowi mengurangi satu kementerian dan menambah satu kemenko. Tjahjo beralasan tidak mengetahui detail rencana tersebut.

"Saya kurang paham detailnya," kata Tjahjo.