REPUBLIKA.CO.ID, Hong Kong -- Pejabat Eksekutif Daerah Administrasi Khusus Hong Kong, Leung Chun Ying mengatakan tipis kemungkinan aksi unjuk rasa dari kelompok pro-demokrasi bisa mengubah sikap pemerintah pusat di Beijing.

 Leung mengatakan hampir tidak mungkin Cina  mengabulkan permintaan demonstran untuk mengadakan pemilihan langsung di Hong Kong.

"Dalam mencapai hak pilih tahun 2017, jika prasyaratnya adalah untuk mengubah Undang-Undang Dasar dan keputusan yang dibuat oleh Komite Nasional Kongres Rakyat, saya percaya kita semua tahu bahwa kesempatan tersebut hampir nol," kata Leung dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh stasiun televisi lokal TVB, Ahad (12/10).

Sejak satu bulan yang lalu sampai saat ini demonstran masih terus menyerukan Pemerintah Pusat Cina untuk memberikan demokrasi penuh kepada Hong Kong. Meskipun polisi terus melakukan upaya pembubaran  seperti melempar gas air mata para demonstran tetap bersikukuh untuk tetap berada di jalan.

Pada Agustus lalu Pemerintah Cina mengumumkan warga Hong Kong dapat memilih pengganti Leung pada tahun 2017. Namun kandidat yang akan dipilih tetap dalam proses seleksi Partai Komunis Cina (PKC).

Sejak pengumuman tersebut para mahasiswa dan kelas menengah Hong Kong turun ke jalan menuntuk demokrasi penuh.

Mereka juga menuntut Pemerintah Pusat untuk merubah posisi mereka di pemerintahan Hong Kong. Mereka menuntut pemilihan langsung secara bebas dan adil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika