REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Gerakan Bersama Buruh/Pekerja BUMN (Geber BUMN) Achmad Ismail mengatakan ada sekitar 280.000 pekerja "outsourcing" atau alih daya di 141 perusahaan BUMN yang membutuhkan kepastian pengangkatan menjadi pegawai tetap.

"Padahal kesepakatan sudah ada, namun realisasinya sampai sekarang belum terpenuhi," katanya di Kantor Sekretariat Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Senin (13/10).

Ia berharap pengangkatan tersebut direalisasi dan dalam implementasinya mampu dilakukan secara bertahap.

"Karena mungkin jumlah pekerja outsourcing BUMN begitu besar jadi secara teknis bertahap dengan unsur prioritas," katanya.

Pada 8 Oktober, Satuan Tugas Outsourcing Kementerian BUMN melakukan pertemuan dengan 11 pemimpin perusahaan-perusahaan BUMN. Namun, hasil pertemuan tersebut tidak diberitahukan secara menyeluruh kepada pihak luar.

"Mereka tidak menjelaskan hasil keputusan tersebut, kami belum memperoleh kepastian kesepakatan," kata Achmad.

Selain itu, Sekretaris Jenderal Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Mas'ud Ibnu Rasyid juga mengharapkan Kementerian BUMN tidak mengingkari janji pasca Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI.

"Kami lebih menekankan pada kesepakatan dan persyaratan yang telah dicapai pada Rapat Dengar Pendapat," katanya.

Sebelumnya, kesepakatan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan Satuan Tugas Outsourcing Kementerian BUMN, Direktur utama BUMN dan GEBER BUMN berkesimpulan pengangkatan pekerja alih daya menjadi tetap dilakukan tanpa syarat paling lambat 15-30 September 2014.

Namun, kata Achmad, hingga saat ini belum ada satu pun pekerja outsourcing BUMN diangkat menjadi pekerja tetap.

Ikuti Whatsapp Channel Republika