REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Maraknya daerah yang kekeringan membuat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berpesan kepada presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi diminta agar memperhatikan lingkungan hidup dalam bentuk program yang nyata. Terutama program investasi untuk perbaikan sarana tangkapan dan irigasi air.
"Harus ada investasi besar-besaran, mulai dari pengembangan sistem tangkapan air. Sehingga terjadi peningkatan daya tampung air," ujar Ketua PBNU Maksum Machfoedz saat dihubungi Republika, Selasa (14/10)
Selanjutnya, kata dia, rehabilitasi infrastruktur penyimpanan air dan irigasi guna menampung air saat melimpah di musim hujan. Sekaligus mencegah peluapan air yang kerap menyebabkan bajir.
Di samping itu, kata dia, dapat pula menjadi bank air yang bisa berguna saat kekurangan air di musim kemarau.
Maksum menuding, kekeringan yang terjadi di berbagai daerah karena absennya pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan. "Pemerintah SBY tidak melakukan investasi investasi dan maintenance," tudingnya.
Hal itu menyebabkan banjir di saat musim hujan. Sebab air hujan tidak bisa tersimpan di waduk dan penyimpanan alami di bawah tanah.
Sebaliknya pada saat musim kemarau, kata dia, kelangkaan air menyebabkan kekeringan ladang, sawah hingga kesulitan air bersih.
Maksum menyebut sistem waduk yang rusak hingga 80 persen. Sementara kerusakan pengairan irigasi mencapai 60 persen.
"Harusnya sistem tata air kita tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan apa pun. Baik itu pembangunan gedung, pertambang dan kepentingan lain. Karena kebutuhan kita terhadap air jauh lebih besar daripada kebutuhan yang lain," ujar dia.