REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memperkirakan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 akan mengalami keterlambatan. Kendalanya menurut dia berasal dari DPRD.

"Penetapan RAPBD DKI 2015 bisa-bisa terlambat karena masih ada kendala, yakni belum disahkannya alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI," katanya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa. Menurut dia, sejumlah alat kelengkapan dewan yang berkaitan dengan pembahasan dan pengesahan RAPBD DKI 2015, yaitu Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi DPRD DKI Jakarta.

Ia menjelaskan hingga kini alat kelengkapan dewan yang berkaitan dengan RAPBD DKI 2015 itu belum terbentuk. Sehingga ada kemungkinan pembahasan dan pengesahan anggaran kita terlambat.

Sebelumnya, dia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penetapan RAPBD DKI 2015 sudah dapat dilakukan pada akhir tahun ini. "Akan tetapi, karena perangkat DPRD DKI masih belum siap, maka pengesahan RAPBD DKI bisa terlambat sekitar satu bulan lagi, padahal target kita akhir tahun 2014," katanya.

Meskipun demikian, dia mengatakan Pemprov DKI telah mengajukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk TA 2015. Setelah itu menurut dia akan dibahas mengenai besaran total anggaran serta komposisi pembagian anggaran di dalam RAPBD DKI 2015.

Ikuti Whatsapp Channel Republika