REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tim Transisi Jokowi-JK enggan mencampuri proses seleksi menteri yang dinilai tertutup. Sebab, penunjukan pejabat tinggi negara tu merupakan ruang politik presiden dan wapres terpilih sehingga hanya mereka lah yang punya kewenangan tersebut.
Deputi Tim Transisi, Andi Widjayanto mengatakan, tim tak ada urusan dengan proses seleksi menteri, apakah harus berlangsung tertutup atau terbuka, sepnuhnya hak preogratif Jokowi-JK. Dalam hal kajian akademis kabinet, tugasnya hanya memberikan opsi postur kementerian.
“Tim transisi sama sekali tidak dilibatkan dalam proses seleksi menteri, sebab masuk ruang politik Jokowi-JK dan menjadi kewenangan mutlak mereka menentukan bagaimana prosesnya dan siapa saja figur yang akan ditunjuk,” kata Andi di Kantor Transisi, Selasa (13/10).
Deputi lainnya, Hasto Kristiyanto menambahkan, proses seleksi menteri ini sebenarnya cukup transparan karena melibatkan publik dalam memberi masukan serta usul. Apalagi dalam menelusuri rekam jejak kandidat menteri, Jokowi-JK tentu berkonsultasi dengan pihak lain.
Namun, ia tak tahu menahu seperti apa teknis Jokowi-JK melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang mereka kantungi itu. Sebab, intinya pemilihan menteri merupakan hak preogratif presiden, karena itu ia menyerahkan seluruh proses tersebut kepada keduanya.
“Siapa orangnya, pasti Jokowi kenal, namun bagaimana prosesnya, saya tidak tahu. Jokowi pasti cek, amati dan banyak bertanya mengenai figur yang akan mereka tunjuk. Saya yakin pemilihan menteri ini tidak main-main,” ujar dia.
Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pada prinsipnya menteri merupakan pembantu presiden, karena itu tak perlu melibatkan publik apalagi harus berlangsung terbuka. Presiden lah yang punya hak preogratif dalam menentukan siapa saja orang-orang tersebut.
“Lagipula kalau terbuka, nanti kasihan orang itu. Banyak media meliput, namun pada akhirnya tidak terpilih. Saat ini, belum ada nama-nama, masih belum ada keputusannya, semua masih kami godok,” kata JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika