REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry Selasa bersikeras bahwa Turki telah memungkinkan bagi koalisi pimpinan AS untuk menggunakan beberapa fasilitasnya dalam pertempuran melawan pejuang Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), tetapi menolak untuk merinci.
Ankara, Senin, mementahkan pernyataan para pejabat AS bahwa telah terjadi kesepakatan pangkalan militer mereka bisa digunakan oleh Washington yang berusaha untuk mengalahkan kelompok ISIS, yang juga disebut Negara Islam Irak dan Levant (ISIL) dan Negara Islam (IS), yang mengepung masyarakat di Suriah dan Irak.
Tetapi Kerry membantah ada "ketidaksesuaian" di posisi kedua negara menyusul pembicaraan pekan lalu antara atas utusan AS dan para pemimpin Turki itu.
"Turki telah setuju untuk menjadi tuan rumah dan melatih serta memperlengkapi orang-orang," kata Kerry dalam sebuah konferensi pers setelah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Paris.
"Ini tentu telah memungkinkan penggunaan fasilitas tertentu, dan kita tidak perlu untuk masuk ke spesifik kecuali untuk mengatakan bahwa saya tidak percaya ada perbedaan sehubungan dengan apa yang mereka akan atau tidak akan dilakukan."
Dia mengatakan bahwa Turki, sekutu NATO yang berbatasan dengan Irak dan Suriah, akan mendefinisikan perannya "pada jadwal mereka seperti yang kita ajukan dalam menetapkan dan melaksanakan tanggung jawab koalisi".
"Turki jelas memiliki peran yang sangat penting dalam proses yang akan dilakukan ini," tambah diplomat tertinggi AS itu.
Ankara telah mendapat tekanan yang meningkat dari Barat untuk meningkatkan bantuan koalisi anti-ISIS yang dipimpin AS, ketika para pejuang Kurdi bertempuran melawan para pejuang jihad untuk mempertahankan kota Kobane, yang terletak hanya beberapa kilometer dari perbatasan Turki.
Tetapi pemerintah Turki tegas membantah pernyataan pejabat AS, bahwa pihaknya telah memungkinkan pasukan AS untuk melaksanakan serangan bom dari pangkalan udara Incirlik di Turki selatan, karena perundingan-perundingan masih berlanjut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika