REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menegaskan tidak gentar dengan rencana Front Pembela Islam (FPI), yang akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 10 November mendatang.
Ahok mengatakan jika FPI menolaknya menjadi Gubernur DKI Jakarta mengantikan Jokowi, itu adalah hak mereka. Ia pun tidak bisa melarang siapapun untuk menggelar aksi unjuk rasa.
"Itu haknya, hidup berdemokrasi ya begitu," ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/10).
Ia pun yakin meski diajak turut serta, namun warga DKI tidak akan ikut dalam aksi tersebut. Ahok memprediksi kemungkinan ada warga luar Jakarta yang akan ikut dalam demo FPI.
"Yang punya otak kan warga DKI, cuma karena kurang peserta dia ajak warga DKI. Ya sudah enggak apa-apa. Kita voor lah, kalau yang demonya kurang rame, bawa yang non DKI," katanya.
Ahok menambahkan, siapapun boleh berunjuk rasa. Namun ia mengingatkan kalau ada demonstran yang anarkis, maka akan ditindak tegas.
"Kalau anda anarkis, ada Protapnya. Sayang cuma sampai Protap 5, disemprot udah kabur. Harusnya Protap 6 peluru karet, Protap 7 peluru tajam. Cuma gak pernah nyampe. Ya udah, tanya polisi lah," tandasnya.