REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Presiden dan Wapres terpilih Jokowi-JK segera berkordinasi dengan PPATK dan KPK dalam proses seleksi kandidat menteri. Sebab, tidak ada waktu lagi jelang pelantikan pada 20 Oktober mendatang.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas mengatakan, waktu yang ada sekarang sangat terbatas. Jokowi-JK secepatnya dalam 1-2 hari mendatang harus berkordinasi dengan KPK, PPATK dan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan.

“Setidaknya sudah punya kisi-kisi kandidat menteri, lalu komunikasikan nama-nama tersebut ke PPATK, KPK dan melibatkan dirjen pajak. Nama calon menteri itu harus segera ditelusuri agar saat pengumuman, semuanya sudah /clear/,” kata Firdaus, Kamis (16/10).

Selain itu, saat disampaikan ke publik pascapelantikan, Jokowi-JK juga harus membuka ruang masukan kepada publik soal kelayakan menteri-menterinya itu. ICW sejalan dengan komitmen pemerintahan baru yang akuntable dan bersih dari kasus korupsi.

Menurut dia, publik punya ekspektasi optimis kabinet pemerintahan mendatang dapat memberikan kinerja yang memuaskan, karena itu kriteria yang selama ini dijanjikan harus jelas. Ia menyayangkan tertutupnya proses seleksi nama-nama menteri saat ini.

“Padahal dari awal asumsi yang dibangun, Jokowi-JK akan melibatkan publik. Sayangnya, sampai saat ini informasi terkait orang-orang yang menduduki jabatan tersebut belum jelas,” ujar dia.

Firdaus menambahkan, jika nanti Jokowi-JK menetapkan menteri, paling tidak, mereka harus komitmen agar serius memantau kinerja bawahannya. Bila mereka tak bisa mengikuti irama kerja pimpinannya dengan target yang ada, maka tak boleh dipertahankan.

“Dengan memberi ruang masukan kepada publik, kita bisa melihat, apakan kandidat ini bisa bekerja sesuai target yang ditrapkan Jokowi-JK atau tidak. Memang ini hak preogratif presiden, namun mereka tak boleh kesampingan publik,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika