REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta polisi untuk menindak tegas bahkan menembak mati kelompok atau organisasi masyarakat (ormas) anarkis yang mengancam nyawa banyak orang. Pengamat kepolisian sekaligus kriminolog dari Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar mengatakan, pernyataan keras tersebut tidak tepat, apalagi dilontarkan oleh salah satu pejabat negara.
"Sejahat-jahatnya masyarakat, di Indonesia sebagai negara hukum tidak benar diselesaikan dengan kekerasan. Apalagi bagi orang timur dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seperti itu," kata Bambang kepada Republika, Kamis (16/10).
Bambang mengatakan, pernyataan yang bersifat emosional seperti itu hanya akan memperkeruh suasana dan menjadikan masyarakat tidak simpati. Dalam menghadapi dinamika dan kondisi masyarakat Indonesia yang belum stabil, lanjut Bambang, para pejabat harus mempunyai rasa sabar yang tinggi. Pejabat tidak boleh mengeluarkan pernyataan yang menciderai hati masyarakatnya sendiri.
Menurutnya, ada alasan di balik tindakan-tindakan anarkis yang selama ini terjadi. Struktur dalam sistem sosial yang disertai dengan carut marut kebijakan negara di bidang ekonomi, pendidikan dan tenaga kerja membuat masyarakat menjadi resah.
Pemegang kebijakan negara, lanjut Bambang, harus berkaca pada sistem dan dinamika pemerintahan yang belum bisa menghasilkan pembangunan yang optimal dan merata. Cara kekerasan, kata Bambang, tidak akan pernah bisa menyelesaikan penyimpangan yang ada di masyarakat.
"Dipanggil diajak dialog, bila perlu didatangi. Kalau didekati secara baik, secara kemanusiaan mereka malah nurut, tapi kalau dengan kekerasan malah jadi brutal," ujar Bambang.