REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Usai dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republika Indonesia (RI) 2014-2019, kini Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) ditunggu untuk mengumumkan susunan kabinet. Pasalnya, sampai saat ini nama-nama menteri pengisi formasi kabinet pemerintahan selanjutnya belum sedikitpun tercium. Padahal keduanya sudah resmi menjabat sebagai pemimpin RI.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dititipi tugas untuk menelusuri ‘kebersihan’ para calon menteri di pemerintahan mendatang pun angkat bicara. KPK meminta agar Jokowi-JK dapat dengan tepat menentukan pilihan para pembantu kepemimpinan mereka nanti.
Terlebih, pemeriksaan KPK kepada seluruh calon yang diserahkan oleh Tim Transisi pemerintahan telah rampung diselesaikan, dan hasilnya telah dilaporkan kepada Jokowi-JK. “Kami telah memberi tanda kepada setiap nama, ada yang merah dan kuning,” ujar kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain di Jakarta Senin.
Dijelaskannya, beberapa nama calon menteri yang diberi tanda merah artinya memiliki potensi ‘tak bersih’. Sedangkan kuning masih dibawa merah dengan kemungkinan sangat tipis tapi tetap ada pontesi ‘tak bersih’.
Meski demikian, Zulkarnain menyatakan hasil penelusuran yang mengacu pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Gratifikasi dan pengaduan masyarakat ini tak bisa gegabah diumbar. Menurutnya, tugas dipecayakan oleh Jokowi-JK kepada KPK ini sangat penting untuk dijadikan bahan pertimbangan terkait pemilihan menteri.
“Kami harap ini turut menjadi acuan agar yang memiliki potensi tak bersih tidak dipilih sebagai menteri,” ujarnya.
Sebelumnya, tak hanya KPK yang dimintai bantuan oleh Tim Transisi pemerintahan untuk turut memberikan penilaiannya kepada calon menteri kabinet selanjutnya. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) pun diberikan tugas serupa demi mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait nama-nama calon menteri disebut-sebut mencapai 50 kandidat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika