REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penundaan pengumuman daftar nama susunan kabinet Jokowi-JK dinilai karena Jokowi terlalu banyak mendengarkan pendapat orang lain di sekitarnya.

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menyatakan Jokowi seharusnya menggunakan hak preogratifnya sebagai Presiden RI untuk menentukan siapa saja yang pantas masuk ke kabinetnya.

Jika tidak begitu, akibatnya, nama-nama calon menteri yang muncul malah orang-orang yang bermasalah. "Jokowi itu masih lugu sebagai presiden, dia masih belum cemerlang," kata Arbi, Rabu (22/10).

Karena itulah, lanjut dia, Jokowi akan kesulitan memanfaatkan potensinya, yakni kedekatannya dengan masyarakat, untuk kemudian dijadikan sebagai kekuatan pemerintahannya.

"Kemarin kita lihat ada ratusan masyarakat yang datang ke Istana, itu menunjukkan kekuatan Jokowi dan harus diperdalam lagi pengaruhnya," lanjut dia.  

Menurut Arbi, penunjukan menteri yang kebanyakan berasal dari partai itu bukan karena Jokowi sengaja membohongi rakyat. Sebab sebelumnya saat kampanye Jokowi mengatakan tidak ada bagi-bagi kursi.

"Dikiranya bisa bekerja sendiri, kenyataannya tidak, sekarang ia cuma terperosok ke dalam kebohongan,"  kata Arbi Sanit menjelaskan.

Dari daftar calon nama-nama menteri di kabinet Jokowi, nama seperti Puan Maharani dan Rini Soemarno masuk ke dalamnya.

Menurut Arbi, sebenarnya mereka itu tidak punya kapabilitas untuk menjadi menteri. "Nama-nama seperti mereka tidak akan mampu memberikan solusi," tambah dia.

Namun, ia tetap meyakini, nama-nama calon menteri itu harus tetap dikaji kembali dari sisi kapabilitas dan track record-nya. Karena, "Daftar nama-nama itu masih mentah."

Ikuti Whatsapp Channel Republika