REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo menunda pengumuman Kabinet Indonesia Hebat kemungkinan karena adanya tarik ulur kepentingan antara orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang berpengaruh pada kemenangan Jokowi itu berebut mengusulkan nama untuk menjadi kabinet.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Didi Supriyanto mengatakan, orang-orang di sekitar Jokowi menginginkan nama yang mereka rekomendasikan masuk dalam kabinet.

"Tapi KPK dan PPATK mungkin merekomendasikan mereka tidak harus masuk. Kemungkinan itu ada," kata Didi, Kamis (23/10).

Didi juga berpendapat Jokowi kemungkinan menggunakan rekomendasi KPK dan PPATK agar tidak ada friksi dengan orang-orang yang mendukungnya. Menurut dia, Jokowi sudah mengetahui nama-nama yang diusulkan bermasalah atau berpotensi tersangkut kasus hukum.

Padahal, Jokowi ingin mendapatkan menteri yang tidak memiliki masalah hukum, terutama terlibat kasus korupsi. Jokowi sudah berkomitmen membentuk koalisi tanpa syarat dengan para pendukungnya.

Namun, Didi menyatakan, Jokowi berupaya menghindari terciptanya konflik dengan orang-orang yang sudah mendukungnya selama Pemilihan Presiden 2014.

"Karena itu, Jokowi menggunakan KPK dan PPATK. Catatan dari KPK akan dijadikan alasan Jokowi untuk tidak memasukan (usulan) mereka sebagai menteri," ujar dia.

Kendati demikian, Didi menuturkan, para pendukung yang berperan sebagai sponsor itu memaksakan kehendak agar usulan mereka tetap masuk dalam kabinet. Sehingga, Jokowi terpaksa menunda pengumuman kabinet.

Jokowi berencana mengumumkan Kabinet Indonesia Hebat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (22/10) malam. Tapi, rencana itu dibatalkan. Hingga hari ini, Jokowi belum mengumumkan orang-orang yang bakal membantunya memimpin pemerintahan lima tahun mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika