REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pemerintah Thailand telah menunjuk ketua panel penasehat militer untuk memimpin perundingan perdamaian yang baru dengan pemberontak di pedalaman selatan negara itu yang bergolak, kata wakil perdana menteri mengkonfirmasi Jumat (24/10).

Penunjukan Jenderal Aksara Kerdpol sedang menunggu perintah resmi dari Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, kata Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwon dikutip oleh Bangkok Post.

Pemerintah bekerja untuk mengatasi solusi masalah-masalah yang sarat-kekerasan di wilayah jauh Selatan dan bertekad untuk membuat kemajuan, kata Prawit, yang juga menteri pertahanan.

Pedalaman Selatan Thailand, termasuk tiga provinsi yang didominasi warga Muslim, etnis Melayu - Yala, Pattani, Narathiwat dan empat Kabupaten Songkhla, telah mengalami kekerasan separatis sejak Januari 2004.

Pemerintah Prayut telah menetapkan untuk melanjutkan pembicaraan perdamaian dengan separatis selatan, dengan Malaysia terus bertindak sebagai fasilitator.

Pembicaraan sebelumnya antara pemerintah Yingluck dan kelompok pemberontak yang sudah digulingkan dipimpin oleh Barisan Revolusi Nasional dimulai awal tahun lalu, namun terhenti pada Oktober setelah lima putaran.

Satu tim 10-anggota telah dibentuk untuk melanjutkan perundingan yang akan mencakup semua kelompok yang terlibat dalam pemberontakan lama, kata Panglima Militer Udomdej Sitabutr sebelumnya.

Menurut Udomdej, Dewan Keamanan Nasional saat ini bekerja dengan pemerintah Malaysia mengenai kerangka negosiasi, tetapi tanggal belum diatur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika