REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Penunjukan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Ryamizard Ryacudu sebagai menteri pertahanan, menuai kritik dari kalangan aktivis hak azasi manusia di Tanah Air karena bukanlah sosok pembaharu alias nonreformis.

Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti menuturkan, selama menjabat KSAD pada 2002-2004, Ryamizard diduga bertanggung jawab terhadap operasi militer di Aceh. Khususnya pada saat terjadinya darurat militer sepanjang 2003-2004.

"Dia (Ryamizard) bukan seorang militer yang reformis. Ini mengacu pada laporan penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat di Aceh," ujarnya saat dihubungi Republika, Senin (27/10).

Penunjukan Ryamizard sebagai Menhan, kata Poengky, tidak tepat untuk kebutuhan Indonesia saat ini. Hal itu dikarenakan mantan Pangkostrad periode 2000-2002 tersebut dinilai sebagai seorang militer pengusung garis keras (hardliner) dan konservatif.

Di samping itu, Ryamizard menurutnya lebih ahli sebagai jenderal tempur bukan seorang jenderal pemikir.

Berdasarkan catatan Imparsial, kata Poengky lagi, sikap Ryamizard juga sangat keras ketika menghadapi kelompok yang dilabeli sebagai separatis oleh pemerintah.

Sebagai contoh, pada saat menangani konflik di Aceh dulu, Ryamizard pernah menyatakan tidak akan segan-segan menembak perempuan dan anak-anak yang membawa senjata, karena mereka juga bisa membunuh.

"Demikian pula ketika menyikapi pengadilan di Mahkamah Militer terhadap para pembunuh Theys Hiyo Eluay (tokoh Papua), Ryamizard mengatakan bahwa pembunuh Theys adalah pahlawan karena membunuh pemberontak," kata Poengky.

Ikuti Whatsapp Channel Republika