REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyaknya pelaku bisnis yang mengisi Kabinet Kerja yang disusun Presiden Joko Widodo (Jokowi), dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) di tubuh pemerintah. Karenanya, mantan gubernur DKI Jakarta itu pun dituntut untuk mencegah hal tersebut agar tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan ke depan.

"Beberapa menteri yang ditunjuk Jokowi berasal dari kalangan pebisnis. Yang membuatnya rawan, bisnis yang digeluti orang-orang itu punya keterkaitan langsung dengan kementerian yang mereka pimpin," tutur Peneliti dari The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, di Jakarta, Senin (27/10).

Sebagai contoh, ia menyebut nama Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurut Palupi, kedua orang tersebut memiliki latar belakang bisnis yang sama dengan kementerian yang mereka geluti. Selain itu, pos Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan juga diisi oleh para pelaku bisnis.

"Yang jadi persoalan, bagaimana Jokowi sebagai kepala pemerintahan bisa mengatasi atau mencegah potensi kerawanan tersebut. Ini harus menjadi catatan bagi Jokowi supaya kinerja pemerintah ke depan tidak tersandera oleh kepentingan pribadi maupun golongan," ujar Palupi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika