REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Sejumlah pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan berharap perselisihan di internal partai berlambang kakbah yang sudah berlangsung lama itu diharapkan bisa segera berakhir.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gowa, Sahir Pasang di Makassar, Selasa (28/10), berharap perselisihan yang terjadi dapat segera berakhir karena hanya akan melahirkan polemik dan keretakan.
"Kami minta agar konflik ini bisa segera diselesaikan. Kita tidak ingin konfliknya berlarut-larut karena hanya akan melahirkan polemik yang tidak akan ada habisnya," ujarnya.
Sahir Pasang pun berharap jika Muktamar Islah yang bakal digelar Kamis (30/10) mendatang dapat menyatukan kubu Suryadharma Ali (SDA) dengan kubu Romahurmuziy. Dalam Muktamar dengan tema "Islah Nasional untuk Rakyat" itu, kata Sahir, akan dibahas islah kubu yang berkonflik. Pada kesempatan itu juga akan dibahas target PPP pada Pemilu 2019.
Ia mengatakan, konflik berkepanjangan di antara kedua kubu hanya akan berdampak buruk terhadap internal partai. Konflik dinilai hanya akan mengganggu konsolidasi partai menjelang suksesi pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah. "Ini mesti dipersiapkan partai, ketimbang mengurusi konflik yang tidak berkesudahan. Masih banyak agenda besar yang harus dikerjakan dan bukannya berkutat pada kisruh itu," katanya.
Karena itu, ia menginginkan agar Muktamar Islah dapat kembali membuat seluruh elemen partai untuk fokus pada tugas partai dalam menyejahterakan rakyat dan suksesi pilkada di sejumlah daerah.
Sebelumnya, Ketua Forum DPC PPP se Sulsel, Nurdin Halim mengaku telah berdiskusi dengan semua anggota forum terkait muktamar islah dimaksud. Termasuk mencari tahu apakah muktamar islah itu digelar oleh Suryadharma Ali (SDA), Romahurmuziy, atau majelis partai.
"Kami terlebih dulu mencari tahu informasi berimbang, baik melalui DPW maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Informasi yang kami anggap laik itu akan dijadikan sebagai referensi pembanding apakah DPC perlu hadir atau tidak nantinya," kata Ketua DPC PPP Kabupaten Bantaeng itu.