REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana TNI untuk pembangunan pangkalan dan pembangunan pasukan di perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Dana yang dikucurkan untuk membangun kekuatan militer darat, laut dan Udara diperkirakan mencapai 850 miliar rupiah.

Kepastian ini disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko usai membuka dan mengikuti ceramah umum pakar ekonomi, Prof Gustav Papanek, di Markas Besar TNI. ''Ini (pembangunan dan deploy pasukan) sudah disetujui. Nanti anggarannya yang akan keluar kurang lebih 850 miliar untuk membangun kekuatan laut, darat, dan udara,'' kata Moeldoko kepada wartawan, Kamis (30/10).

Moeldoko menambahkan, telah bekoordinasi dengan Kementerian Pertahanan terkait penggunaan anggaran tersebut. Sebelumnya, permasalahan perbatasan di tanjung datu sempat menjadi sorotan lantaran upaya Malaysia untuk membangung mercusuar di kawasan perairan tanjung datu, yang sebenarnya masih masuk ke dalam wilayah Indonesia.

Terkait koordinasi kerja dengan Menhan yang baru, Moeldoko optimis tidak akan menemui banyak kendala dengan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu. Terlebih, Ryamizard merupakan purnawirawan TNI dan mantan KSAD.

"Saya kira, Menhan sebagai mantan KSAD akan lebih bisa dan cepat memahami bagaimana kebutuhan TNI ke depan," kata Moeldoko.

Moeldoko menambahkan, tidak ada perbedaan dan perubahan yang signifikan terkait rencana pembanguan kekuatan TNI, yang dibahas bersama dengan Kemenhan. Namun, untuk saat ini, lanjut Moeldoko, pihaknya tengah menyiapkan dan menyusun Rencana Strategis peningkatan kesejahteraan prajurit. "Saya harap ini bisa segera terealisasi," tutur Moeldoko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika