REPUBLIKA.CO.ID,DEPOK—Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Surabaya M Romahurmuziy menyayangkan dualisme kepemimpinan di DPR serta alat kelengkapan dewan lainnya. 

“Kalau ini terjadi, DPR tidak akan bisa bekerja karena tidak akan ada satupun menteri yang mau hadir dari rapat kerja DPR yang memiliki kepemimpinan dualistik,” katanya usai menghadiri pembukaan Seminar Internasional International Conference of Islam Scholars (ICIS) di Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Depok, Kamis (30/10).

Dualisme kepemimpinan, katanya, tidak boleh terjadi dan dibiarkan berlarut-larut. Lantaran pernah mengalami proses serupa di tubuh PPP, Romi mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pengganti UU MD3 agar kinerja dewan kembali normal. 

Sebelumnya, Koalisi Indonesia Hebat juga meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika