REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekspektasi publik yang tinggi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan rupanya sangat tinggi. Terbukti sehari diangkat menjadi menteri, Anies mendapat 3200 sms.

Peneliti Bidang Monitoring Pelayanan Publik ICW, Siti Juliantari mengatakan, ekspektasi yang tinggi kepada Kemendikbud menunjukkan kalau Kemendikbud masih banyak pekerjaan rumah (PR) di bidang pendidikan yang harus segera diselesaikan. PR tersebut antara lain adanya desakan untuk menghapuskan ujian nasional (UN) serta memberantas korupsi di bidang  pendidikan.

Menurut Juliantari, kebijakan UN tak sesuai dengan prinsip keadilan hal ini terlihat dari seringnya kecurangan yang dilakukan dalam UN. Selain itu  sekolah  di Indonesia tidak memiliki standar yang sama makanya banyak sekolah yang siswanya kesulitan dalam UN, akibatnya sekolah  mencari berbagai cara agar peserta didiknya lulus ujian walaupun dengan cara curang.

"Jadi sebaiknya UN dihapuskan karena hanya menyulitkan siswa. Apalagi rawan dengan kecurangan," kata wanita yang akrab disapa Tari ini.

Selain itu, ujar Tari, praktek korupsi di bidang pendidikan juga masih banyak. Tren korupsi pendidikan dari tahun 2003 sampai 2013, tercatat ada 296 kasus namun yang sudah ditindak kurang banyak. ''Kasus-kasus itu dari tingkat sekolah sampai perguruan tinggi," ujarnya.

Sekolah, kata Tari, juga kurang terbuka dalam soal anggaran.  Bahkan orangtua siswa  yang mengkritisi  anggaran disekolah anaknya malah jadi musuh sekolah.

Selain UN dan korupsi pendidikan yang menjadi PR Mendikbud yang baru, ujar Tari, yakni menghapus Kurikulum 2013 sebab kurikulum tersebut dinilai menyusahkan. Selain itu Mendikbud juga harus   memperbaiki mutu pendidikan dan meningkatkan akses pendidikan.