REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menerapkan transaksi menggunakan uang elektronik atau e-money pada sejumlah bidang sebagai upaya mengurangi pemakaian uang tunai.
"Kami akan paksa semua orang di DKI kalau naik kendaraan umum harus pakai e-money (uang elektronik) menuju era masyarakat tanpa transaksi keuangan tunai," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Jakarta, Jumat (31/10).
Menurut dia, pemakaian uang elektronik juga akan diterapkan pada penghuni rumah susun, pengguna bis tingkat, pedagang kaki lima, hingga penerima kartu Jakarta Pintar
"Dengan menggunakan kartu jauh lebih efisien dan memudahkan serta tidak bisa disalahgunakan," katanya.
Ia menargetkan Jakarta akan menuju era dimana pemakaian uang tunai menjadi tidak ada karena sudah digantikan dengan uang elektronik.
"Jadi kalau mau bayar parkir, belanja di PKL, naik bus, cukup menggunakan karu sebagai alat transaksi," kata dia.
Selain itu, tambah Ahok penggunaan uang elektronik akan memudahkan mendata orang miskin dan mencegah manipulasi karena bantuan yang diberikan cukup diberikan melalui tranfer uang dan dapat digunakan sesuai kebutuhan.
Ia juga berencana pada 2015 semua transaksi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khusus di bawah Rp25 juta harus menggunakan sistem transfer antarrekening.