REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menggelar sidang paripurna tandingan, Jum'at (31/10) di Kompleks Parlemen Senayan. Sidang dipimpin oleh pimpinan DPR sementara yang terdiri dari Ida Fauziah dari Fraksi PKB, Effendi Simbolon dari Fraksi PDIP, Supriadin dari Fraksi Nasdem, Dossy Iskandar Prasetyo dari Fraksi Hanura, dan Syaifullah Tamliha dari Fraksi PPP.
Ada kejadian menarik saat penyampaian nama-nama anggota komisi dan akd dilakukan. Fraksi PPP yang diklaim telah menjadi bagian dari KIH ternyata belum menyiapkan draft susunan anggota komisi dan akd. Fraksi PPP beralasan draft nama anggota komisi dan akd yang mereka siapkan tertinggal di ruang sekretariat fraksi.
"Kami sebenarnya sudah menyiapkan tapi ketinggalan di sekretariat fraksi. Ini cuma teknis saja," kata anggoata Fraksi PPP, Asrul Sani.
Sikap PPP langsung menuai interupsi dari para anggota sidang paripurna. Anggota Fraksi Nasdem, bachtiar Aly meminta PPP segera menyerahkan nama-nama anggota dan akd. Ini untuk membuktikan bahwa PPP benar-benar telah menjadi bagian dari KIH.
"Sebaiknya Fraksi PPP menyerahkannya sekarang jangan ditunda," kata Bachtiar.
Mendengar pernyataan Bachtiar, Asrul tak bisa mengelak. Dia akhirnya menyerahkan nama-nama draft anggota komisi dan akd Fraksi PPP. Sayangnya nama-nama yang diserahkan hanya berasal dari tulisan tangan.
"Kalau tulisan tangan diterima kami serahkan," ujar Asrul sembari menyerahkan kepada pimpinan.
Sikap PPP langsung menuai gelak tawa dari para pemantau sidang yang berada di balkon. Bachtiar pun langsung menyela membela sikap PPP.
"Jangan lupa naskah proklamasi juga ditulis tangan. Jadi ini sah," kata Bachtiar.
Untuk memberi kesan demokratis, Ida juga memanggil satu persatu fraksi-fraksi yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menyerahkan nama komisi dan akd. Namun tidak satu pun anggota fraksi dari Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS yang hadir.
Sidang paripurna KIH tidak mencapai jumlah quorum anggota. Sebab sidang dihadiri tidak lebih dari 200 anggota dari 555 anggota dewan. Pelaksanaan sidang juga tidak dilakukan di ruang rapat paripurna melainkan ruang rapat Fraksi PDIP. Sebab ruang sidang paripurna yang berada di Gedung Nusantara II dikunci.
Ikuti Whatsapp Channel Republika