REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Para perwira militer Amerika Serikat sedang menyusun rencana-rencana untuk mengirim para penasehat militer ke Provinsi Anbar Irak barat dan membantu mempersenjatai para warga Sunni untuk memerangi kelompok garis keras IS, kata para pejabat Jumat (31/11).
"Ada satu rencana yang sedang disusun," kata seorang perwira senior militer yang tidak bersedia namanya disebutkan.
Tetapi sebelum para penasehat militer itu menuju provinsi rawan itu, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk menjamin para warga Sunni siap menghadapi kelompok IS (ISIS) dan mengkoordinasikan peran para penasehat militer dari negara-negara lain dalam koalisi anti-IS, kata perwira itu.
Sekitar 600 penasehat militer AS kini berpangkalan di Baghdad dan di kota Arbil, Irak utara.
Tetapi ketika IS terus memukul mundur tentara Irak di barat itu, para pejabat AS dan koalisi semakin yakin akan perlunya menempatkan para penasehat militer di Provinsi Anbar untuk membantu pasukan Irak.
"Kami harus membantu memperkuat perlawanan mereka dan memberikan bantuan di luar dari dua kota Baghdad dan Arbil, khususnya membantu mereka di Provinsi Anbar," katta perwira itu kepada AFP.
Tetapi sebelum memperluas missi AS itu, kondisi-kondisi harus baik dan tidak perlu tergesa-gesa mengirim satu tim penasehat, kata perwira itu.
"Kami tidak akan menempatkan para prajurit kami dalam situasi di mana mereka dapat diserang," kata perwira itu.
Pernyataan-pernyataan itu diucapkan sehari setelah perwira penting militer AS Jenderal Martin Dempsey, untuk pertama kali menyerukan pengiriman para penasehat militer ke Anbar, dengan syarat pemerintah Irak mendukung pengiriman senjata-senjata kepada kelompok Sunni di daerah itu.
Dempsey "menyebut satu rencana sedang dikembangkan untuk memberikan nasehat dan bantuan pada pasukan di provinsi-provinsi lain termasuk Anbar," kata Kolonel Ed Thomas, juru bicara jenderal itu.
Presiden Barack Obama mengesampingkan peran tempur, tetapi Thomas mengatakan para penasehat itu tidak akan ikut bertempur bersama pasukan keamanan Irak.
Pemerintah mendukung para warga Sunni memerangi para petempur IS adalah "perlu" dan akan merupakan "satu langkah peetama " menuju pembentukan satu "pengawal nasional" yang diusulkan bagi warga Sunni di daerah itu, tambahnya.
"Sejak dari awal operasi itu,kami mengatakan bahwa kami akan memperluas tipe dukungan pada pemerintah Irak seandainya mereka bertindak dalam satu perilaku yang sesuai dengan kepentingan keamanan semua warga Irak," kata Thomas dalam satu surat elektronik.
Para warga Sunni di Anbar enggan bergabung dengan pasukan pemerintah Irak yang dipimpin Syiah, yang mereka tuduh melecehkan masyarakat mereka.
Tetapi para pejabat AS sangat mengharapkan bahwa dibawah perdana menteri baru, Haidar al-Abadi pemerintah Irak akan meninggalkan politik sektarian dan menjalin dialog dengan kelompok Sunni.
Menteri Pertahanan Chuck Hagel sependapat dengan Dempsey bahwa para penasehat militer diperlukan di Anbar, di mana para warga Sunni pernah dipersenjatai dan syarat-syarat lain dipenuhi, kata para pejabat.
Juru bicara Pentagon Laksamana Muda John Kirby menekankan bahwa pasukan pemerintah Irak harus mendekati kelompok Sunni dan "merangkul mereka."
Mengerahkan para pansehat militer ke Anbar adalah "satu opsi yang ada, tetapi kami belum melakukannya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika