REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Muktamar yang digelar oleh Suryadharma Ali (SDA) di Jakarta, telah menetapkan Djan Faridj sebagai ketua umum PPP pada dini hari ini, Ahad (2/10). Muktamar versi SDA digelar dari 30 Oktober hingga 2 November lalu di Hotel Sahid, Jakarta.

Ketua DPP PPP kubu Romahurmuziy, Hasan Husairi Lubis, mengatakan kegiatan yang diklaim sebagai muktamar tersebut adalah muktamar 'abal-abal'. Menurutnya, muktamar tersebut bukanlah muktamar mahkamah atau Majelis Syari'ah.

"Muktamar tersebut adalah kegiatan abal-abal dan tidak memenuhi kuorum. Pimpinan wilayah tidak sampai setengah yang hadir," kata Hasan, dalam konferensi pers di Restoran Pulau Dua Senayan, Jakarta, (2/10).

Menurutnya, muktamar sah jika dihadiri oleh setengah dari jumlah pimpinan wilayah atau utusan DPW. Baik itu cabang ketua dan sekretaris Dewan Perwakilan Wilayah (DPW). Sementara dalam muktamar versi SDA di Jakarta, dari 33 DPW PPP di seluruh Indonesia hanya enam DPW yaitu 8 pengurus yang hadir.

Sementara menurutnya, terdapat sejumlah ketua dan sekretaris DPW yang hadir. Namun, mereka sudah diberhentikan dari jabatannya sebelum muktamar Sahid digelar. Sementara itu, katanya, muktamar hanya dihadiri oleh empat dari 39 anggota fraksi PPP di DPR, dan 11 dari 54 pengurus harian DPP PPP masa bakti 2014-2019.

Ikuti Whatsapp Channel Republika