REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali menegaskan tetap akan memilih calon pendampingnya dari nonpartai.

"Partai bukan juga, tapi itu hak saya milih," katanya kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pendampingnya kemungkinan akan disampikan dalam waktu dekat dan akan bertugas mendapinginya pada 2015 untuk membenahi Ibukota Jakarta.

"Jadi mungkin untuk Wakil Gubernur paling tahun depan kalau tepat, kan masih menunggu Peraturan Pemerintah," kata pria yang disapa akrab Ahok itu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 pasal 171 ayat 1 dan 2 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana Undang-undang 32 tahun 2004 tidak berlaku lagi.

Dalam Perppu tersebut dijelaskan, Ahok atas kuasanya bisa memilih pendamping sehingga dirinya berhak menentukan siapa saja.

"Kita aja belum dilantik, artis lebih top pun bisa," katanya berkelakar kepada wartawan.

Sebelumnya, Ahok pernah ditanya wartawan siapa yang nanti menjadi pendampingnya, dirinya menyebut dua artis yakni Dian Sastro dan Raisha.

Selain itu nama dari nonpartai seperti mantan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani serta mantan Wali Kota Blitar Djarot Saiful Hidayat.

Mantan Bupati Belitung ini menyatakan rencananya pelantikan akan digelar pada 18 November 2014 di Kantor DPRD DKI Jakarta.

Terkait alasan dirinya bersikukuh tidak memilih dari kalangan perwakilan Partai Politik seperti dari PDI-P dan Gerindra, Ahok enggan berbicara banyak.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jhonny Simanjuntak sebelumnya juga mengkritik keputusan Ahok terkait jabatan politik yang pengisiannya melalui mekanisme persetujuan politik.

Hal itu jelas berbeda dalam penentuan jabatan strategis dalam lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai jabatan karir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika