REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP menyatakan sikap untuk mendukung rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Untuk itu, semua kader PDIP harus patuh terhadap keputusan partai untuk mendukung sikap tersebut.

Ketua DPD PDIP Jawa Barat TB Hasanuddin mengatakan, DPP PDIP akan memberikan sanksi tegas terhadap kader yang menolak kenaikan harga BBM. Sebab, penolakan itu bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak taat terhadap keputusan resmi partai.

"Ya pasti akan diberikan sanksi," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (10/11). Namun, Hasanuddin enggan menyebutkan sanksi terhadap kader yang sikapnya bertentangan dengan sikap partai itu.

Di sisi lain, Hasanuddin meminta pemerintah untuk duduk bersama DPR membahas kenaikan harga BBM bersubsidi. Seluruh anggota dewan memang perlu untuk mengetahui alasan pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Terlebih PDIP yang selama 10 tahun terakhir keras untuk menolaknya.

Anggota Komisi I DPR RI ini mengaku banyak kader yang merasa dilema atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Bahkan, kata dia, sampai detik ini masih banyak spanduk PDIP yang menolak kenaikan BBM. Mereka harus dijelaskan alasan dibalik keputusan menaikkan harga BBM tersebut.

"Pada prinsipnya PDIP akan all out. Tapi pemerintah juga perlu duduk bersama. Jelaskan!," ujarnya.

Meski demikian, Hasanuddin meyakini dukungan tersebut tidak akan merusak citra partai berlambang banteng bermoncong putih itu. Menurutnya, untuk saat ini BBM bersubsidi memang mutlak harus naik. "Sekarang kan wajib hukumnya mendukung kenaikan BBM," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika