REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah menteri sore ini menghadiri rapat membahas pencegahan krisis listrik di Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan untuk melakukan percepatan pembangunan listrik ini, pemerintah akan mengambil sejumlah langkah, salah satunya memangkas prosedur perizinan.
"Beberapa yang diputuskan ingin sederhanakan prosedur, pangkas perizinan, dokumen-dokumen yang tidak perlu. Tadi juga dapat support dari kementerian terkait, mendagri, agraria, kehutanan, keuangan, BUMN," kata Sudirman Said usai mengikuti rapat dengan JK di Kantor Wakil Presiden, Senin (10/11).
Pemerintah pun memberikan jaminan kepada PLN akan memperbaiki harga beli PLN. "Pemerintah akan berikan suatu jaminan bahwa PLN tetap going concern karena sebagian tertunda akibat menunggu arahan itu. Kita masih beri satu insetif kepada para pemain dengan memperbaiki tarif sehingga menarik bagi infestor memungkinkan melakukan pemeliharaan," jelas JK.
Menurutnya, dalam pembangunan percepatan listrik, pemerintah harus membangun kemampuan industri dalam negeri dan komponen yang sejalan dengan percepatan pembangunan. Sudirman Said mengatakan dalam pertemuan ini disepakati akan dibentuk tim khusus percepatan pembangunan listrik nasional guna menghindari krisis listrik. Tim khusus tersebut akan dipimpin oleh kementerian ESDM.
Sudirman menyebut estimasi biaya percepatan pembangunan listrik ini akan disampai dalam dua pekan. Biaya tersebut berasal dari dana korporate dan APBN.
Rapat pembahasan listrik ini diikuti oleh sejumlah menteri, yakni Menko Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini M Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan, dan Dirut PLN Nur Pamudji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika