REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh mengatakan pemerintah dan parlemen harus saling mendukung dan menunjang demi mencapai tujuan bangsa. Selain itu, ia meminta kepada semua pihak untuk mengesampikan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan dan mengedepankan kepentingan bangsa.
"Tidak boleh ada kepincangan di sana, ada 'check and balance' yang diperlukan. Kita memerlukan pemerintahan yang kuat tapi tidak boleh melemahkan parlemen," kata saat perayaan HUT Partai NasDem ke-3 di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Selasa (11/11).
Paloh melanjutkan, terkait islah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR, ia meminta hal tersebut tidak dipandang semata-mata untuk bagi-bagi kursi pimpinan di parlemen. Paloh menyebut proses damai kedua koalisi partai politik ini didasari semangat membangun bangsa menjadi lebih baik.
"NasDem sebaiknya kalau memang perlu, buang tentang (berbagi) kursi-kursi itu. Yang penting itu tadi, semangat membangun bangsa. Sekali lagi dengan kejujuran hati, 'interest' (ketertarikannya) bukan hanya untuk kursi. Ada inkonsistensi dengan cara berpikir seperti ini," jelasnya.
Tekait Revisi atas UU MD3 itu akan mulai dilakukan setelah fraksi anggota KIH menyerahkan susunan anggota di semua AKD dan ditetapkan di sidang paripurna yang akan digelar pada Kamis (13/11/2014). Terkait dengan kesepakatan ini, Paloh meyakini KMP akan mematuhinya.
"Kita berangkat dengan niat baik, bisa terjadi berbagai perubahan setiap saat. Ketika niat baik menjadi satu semangat, itu memungkinkan adanya perubahan," ujarnya.
Ia menganggap wajar ketika ada pihak yang tidak setuju jika kedua kubu islah dengan menyepakati penambahan satu kursi pimpinan di semua alat kelengkapan dewan karena masing-masing punya pertimbangan dan daya analitis. "Kalau langsung setuju malah patut dipertanyakan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika