REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah sepakat mengakhiri perseteruan di DPR. Dalam kesepakatan, KIH dikabarkan mendapatkan 21 kursi pimpinan dalam alat kelengkapan dewan (AKD).
Meski demikian KIH membantah jika disebut ada bagi-bagi kursi dalam islah.
Ketua Umum PPP versi muktamar Surabaya Romahurmuziy (Romy) mengatakan, tujuan dari perdamaian di DPR semata demi kebaikan bersama dalam menjalankan fungsi lembaga legisatif itu.
"Concern KIH bukan pada soal bagi-bagi kursi, tapi pada bagaimana proses bernegara ini diselenggarakan tidak dengan semangat saling 'menghabisi'," katanya di Jakarta, Selasa (11/11).
Menurut Romy, perdamaian ditempuh agar stagnasi tidak terjadi lagi di DPR.
Terkait pasal yang diminta akan revisi, hal itu akan disampaikan kepada KMP. Dia yakin, pimpinan KMP memiliki kebesaran jiwa dan kesamaan pandangan untuk sama-sama mengubahnya.
Sebelumnya, politikus PPP Saifullah Tamliha mengaku partainya mendapat jatah tiga sampai empat kursi pimpinan di AKD. Jumlah itu didapat dari hitungan proposional dari 21 kursi sesuai hasil lobi antara KMP dan KIH.
"Kita (PPP) dapat empat setelah dihitung proporsional," katanya.
Tamliha mengatakan, PPP secara substansi mengapresiasi hasil perundingan yang dilakukan oleh kedua kubu. Hal tersebut membuktikan bahwa musyawarah mufakat penting untuk mendapatkan jalan tengah sesuai yang diharapkan bersama.
