REPUBLIKA.CO.ID, TIANJIN -- Bukan tanpa alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) blusukan ke salah satu kawasan yang ada di Tiongkok. Disana, dirinya meninjau pelabuhan yang dianggap sudah berkembang dengan pesat.
Dengan rombongannya yang relatif kecil, kurang dari 50 orang rombongan inti termasuk 13 wartawan, Presiden Jokowi terlihat leluasa melakukan peninjauan di kantor pelayanan Pelabuhan Tianjin dan bahkan dermaga kontainer. Ia secara langsung menanyakan kapasitas pelabuhan dan hitung-hitungan ekonomi operasional bandara tersebut.
"Rencana kita akan mengembangkan 24 pelabuhan dalam lima tahun ini. Oleh sebab itu mengapa kita ke Tianjin, ini adalah pelabuhan besar dan arah pengembangan 50 tahun 100 tahun sudah ada perencanaan," katanya.
Menurut Presiden pada 2015 pemerintah akan siap membangun empat pelabuhan sehingga kunjungan ke Tianjin tersebut dipandang Presiden sebagai suatu penjajakan dan pembelajaran.
"Pertama, kita ingin melihat di lapangan, kedua kalau bisa kerja sama antara BUMN dengan BUMN kalau tidak ya swasta dengan swasta," katanya.
Namun ia tidak menutup kemungkinan akan dilakukannya pembiayaan oleh pemerintah apabila rencana tersebut masih dianggap tidak menarik oleh investor.
Terkait peluang mengadopsi konsep pelabuhan Tianjin, Presiden mengatakan pelabuhan Tianjin memang terhitung efisien namun belum ada pembahasan ke arah itu sekalipun ia mengaku contoh di Tianjin sudah lebih dari cukup, baik dari segi manajemen maupun perencanaan.
Pelabuhan Tianjin juga merupakan pelabuhan terbesar di kawasan utara Tiongkok dan merupakan pintu akses maritim terpenting bagi Beijing. Dengan luas daratan 121 km persegi, pelabuhan Tianjin adalah "man-made port" terbesar di Tiongkok.
Pada tahun 2013 pelabuhan Tianjin menangani kargo sejumlah 500 ton dan kontainer sebanyak 13 juta TEU yang menjadikannya sebagai pelabuhan dengan aktivitas keempat terbesar di dunia dan pelabuhan kontainer kesembilan terbesar di dunia. Pelabuhan Tianjin menghubungkan Tiongkok dengan lebih dari 600 pelabuhan di 180 negara di dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika