REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat, Sunatra, menyoroti banyaknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merugi. Ia menilai hal itu sebagai sesuatu yang aneh.

Seharusnya, menurut Sunatra, BUMD tidak boleh merugi. "Bagaimana bisa BUMD rugi, kan back up modalnya sudah ditopang oleh pemerintah provinsi," kata anggota Komisi C DPRD Jabar itu kepada ROL, Rabu (12/11).

Menurut Sunatra, dari sisi modal BUMD harusnya sudah aman, tinggal bagaimana pengelolanya bisa mengembangkan sisi bisnisnya.

Oleh karena itu, ia berharap Pemprov Jabar melakukan audit kinerja terhadap BUMD, terutama yang mengalami kerugian.

"Kalau yang swasta untuk perusahaan sejenis dengan BUMD tidak rugi, tetapi yang BUMD bisa rugi, kan ini janggal," paparnya.

Sunatra justru berharap, selain memberikan modal kepada BUMD, Pemprov juga harus memperhatikan perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki karyawan banyak.

"Kalau perusahaan swasta kolaps dan karyawannya menganggur, yang repot kan Pemprov lagi," jelasnya. Guna memerankan fungsi sebagai pengayom masyarakat, menurut Sunatra, Pemprov harus memperhatikan sektor swasta juga.

"Anggaran Pemprov kan dari rakyat dan harus dipergunakan buat rakyat juga," cetusnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika