REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Tujuh calon ketua umum Golkar mendesak agar Dewan Pertimbangan Partai Golkar untuk segera bersikap terhadap DPP Golkar yang tidak demokratis. Jika dibiarkan maka akan berefeK buruk bagi Golkar di masa mendatang.
Dalam pertemuan terbuka tujuh calon ketua umum dengan Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar, Rabu (12/11) malam, salah satu calon ketua umum Zainuddin Amali mengatakan sudah saatnya Wantim bersikap terhadap DPP yang saat ini dinilai tidak demokratis. "Yang kami percaya saat ini hanya Wantim. Sebaiknya Wantim segera nyatakan sikap. Tidak hanya dengan mengirimkan surat," kata Zainuddin di DPP Partai Golkar.
Bila kondisi seperti saat ini dibiarkan, lanjut dia, akan berdampak buruk kepada masa depan partai. Menurut dia, akan tercipta kepengurusan bebal karena DPP yang sering tidak mengakomodasi masukan-masukan kader. "Kami khawatir implikasinya buruk. Ini harus dicegah, mudah-mudahan yang kami khawatirkan tidak terjadi," ujar dia.
Zainuddin juga tak lupa mengingatkan bahwa hampir di setiap gelaran munas, timbul perpecahan yang berujung kepada lahirnya partai baru. Yang dimaksudkan Zainuddin adalah usai Munas 2004, Golkar pecah dengan lahirnya partai Gerindra yang dimotori Prabowo Subianto, dan Hanura oleh Wiranto. Sedangkan 2009, hal tersebut juga terjadi di mana Surya Paloh membentuk Partai Nasdem. "Memang membentuk partai baru lain urusan dengan yang saat ini. Tapi, alangkah baiknya sejak awal Golkar menjaga persatuan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
