REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Prof Nanat Fatah Natsir menyarankan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen jalan terus meski tanpa Koalisi Indonesia Hebat karena DPR harus menjalankan tugas dan fungsinya bekerja bersama pemerintah.
"Seharusnya DPR sudah melakukan rapat-rapat dengan pemerintah. Komisi-komisi sudah melakukan rapat dengan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja masing-masing," kata Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Sabtu (15/11).
Mantan rektor UIN Bandung itu mengatakan, tuntutan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terhadap perubahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) karena dianggap membahayakan pemerintah dan tidak sesuai dengan sistem presidensial tidak beralasan.
Pasalnya, UUD 1945 sudah menegaskan bahwa DPR tidak bisa menggulingkan presiden dan presiden tidak bisa membubarkan DPR.
"Menurut saya KIH berlebihan. Ketakutan Presiden Joko Widodo akan dimakzulkan di tengah jalan tidak beralasan. Itu tidak dibenarkan dalam konstitusi. Presiden hanya bisa digulingkan bila terbukti melanggar undang-undang dan konstitusi," tuturnya.
Direktur Institut Madani Nusantara itu mengatakan Kongres Amerika juga dikuasai Partai Republik, sementara Presiden Barrack Obama dan kabinetnya berasal dari Partai Demokrat. Namun, pemerintahan bisa berjalan lancar dan presiden tidak takut dijatuhkan.
Di sisi lain, Nanat mengatakan Mahkamah Konstitusi (Mk) juga telah menyatakan UU MD3 tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Karena itu, undang-undang tersebut bisa dilaksanakan oleh DPR.
"Jadi apa yang dikhawatirkan? Kalau mau jujur, KMP juga tidak pernah macam-macam membuat kabinet tandingan meskipun tidak mendapat jatah posisi menteri satu pun. Di Jawa Tengah, alat kelengkapan dewan di DPRD juga dikuasai KIH dan tidak ada masalah," tuturnya.
Nanat menilai sikap KIH di parlemen yang justru menghambat DPR untuk melaksanakan tugasnya bekerja bersama pemerintahan.
"Kalau KIH terus menerus seperti itu, lalu siapa sebenarnya yang menghambat pemerintah? Pemerintahan sudah berjalan dan banyak hal yang seharusnya sudah dibahas bersama DPR," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika