REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG --Ketua Komisi IX DPRRI, Dede Yusuf Efendi menilai pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah berjalan dengan baik. Sehingga menurutnya Presiden Jokowi tak perlu menggantinya dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Saya melakukan kunjungan kebeberapa rumah sakit dan Puskesmas, untuk melihat dan merivew pelaksanaan BPJS Kesehatan. Karena pemerintah yang sekarang akan menggantinya dengan KIS," katanya saat melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Al Ihsan Baleendah, Ahad (16/11).

Dede mengatakan berdasarkan hasil kunjungan kebeberapa rumah sakit dan Puskesmas, pelaksanaan BPJS Kesehatan ternyata sudah berjalan dengan baik. Masyarakat penerima manfaat dari program yang digulirkan saat pemerintahan SBY ini pun cukup terbantu dengan jaminan tersebut.

"Hasil kunjungan saya menunjukan jika program ini sudah berjalan dengan baik. Saya rasa tidak perlu diganti. Tinggal pemerintah yang sekarang melakukan penyempurnaan saja," jelasnya.

Dede melanjutkan, keberadaan BPJS Kesehatan ini cukup membantu masyarakat Indonesia. Betapa tidak, program ini mampu mencover sebanyak 80,69 juta warga tidak mampu, dengan tanggungan yang disiapkan negara sebesar Rp 20 triliun.

Selain itu, program ini menggabungkan semua asuransi pemerintah (Jamsostek, Askes, Asbari dan lainnya) sehingga, jumlah peserta program BPJS Kesehatan totalnya mencapai 126 juta orang.

"Tidak mungkin diganti, tapi mari perbaiki yang sudah ada. Selain anggaran yang sudah keluar bisa mubadzir, dan kalau ada program baru (KIS) bisa tumpang tindih," ujarnya.

Sehingga, ia menyarankan lebih baik memperbaiki atau menyempurnakan sistem yang ada. Perbaikan ini harus dilakukan mulai dari Puskesmas hingga rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

"Tinggal perbaikan saja. Fungsi Puskesmas yang dioptimalkan, sebelum dirujuk ke rumah sakit harus bisa diselesaikan dulu di Puskesmas. Begitu juga di rumah sakitnya harus terus dibenahi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika