REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan revisi UU MPR DPR DPD dan DPRD (MD3) akan dilakukan setelah fraksi dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyerahkan daftar anggota fraksi. Ia mengatakan sebelum revisi dilakukan fraksi KIH harus menjadi anggota Badan Legislatif (Baleg) terlebih dahulu. 

"Kalau KIH masukkan nama setelah revisi UU MD3 susah, harus jadi anggota baleg dulu, di perjanjian kan ada. Revisi berjalan seiring setelah KIH masukkan nama-nama," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11). 

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan prosedur selanjutnya setelah kesepakatan antara KIH dan KMP. Pertama, menurutnya fraksi KIH harus menyerahkan nama-nama di seluruh alat kelengkapan dewan (akd) untuk disahkan dalam paripurna.

Selanjutnya membentuk Baleg dan tim untuk merevisi UU MD3. Sementara itu komisi yang lain berjalan, sambil melakukan pemilihan pimpinan komisi dan AKD.

Fadli juga mengatakan alasan KMP bersedia menyepakati keinginan KIH untuk merevisi dua pasal dalam UU MD3. Menurutnya, melihat kedua pasal tersebut tidak masalah jika direvisi. Selama menurutnya, tidak mengurangi hak-hak anggota DPR.

Pasal tersebut menurutnya tidak begitu signifikan, untuk mengalami revisi. Karena poin dalam pasal tersebut sudah tercantum dalam poin yang lain di UU MD3. Selain itu, pasal yang direvisi tidak mengalami banyak perdebatan saat pertama disahkan.

Ia mengatakan, perubahan juga dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Ia juga mengatakan, pemilihan sistem paket tetap ada dalam UU MD3. "Kita kan namanya hidup ada masukkan bagus, kenapa tidak," ucapnya.

Sebelumnya, utusan KIH Pramono Anung mengatakan fraksi dalam KIH akan menyerahkan susunan nama fraksi di akd, setelah dua pasal dalam UU MD3 itu direvisi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika