REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah baru saja memutuskan untuk mengambil kebijakan menaikan harga BBM subsidi. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menjelaskan kepada para pengusaha Uni Eropa alasan pemerintah memutuskan kebijakan tersebut.

Ia mengatakan kondisi APBN saat ini tengah defisit. "Dalam bertahun-tahun, defisit APBN tinggi karena subsidi di banyak sektor terkadang ga efektif," katanya dalam acara Dialog Bisnis Indonesia-UE di Hotel Shangri-la, Jakarta, Rabu (19/11).

Oleh sebab itu, lanjut JK, pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM subsidi. JK pun meyakinkan demonstrasi penolakan kenaikan BBM ini akan segera berakhir dalam satu minggu.

"Pemerintah jadi makin efektif dalam menggunakan anggarannya. Lebih efektif membangun infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan," jelas JK.

Ia mengatakan, penghematan subsidi BBM ini akan dialihkan ke berbagai sektor yang lebih produktif, seperti di sektor kesehatan dan pendidikan. Kondisi yang lebih baik ini, katanya, dapat mempermudah pemerintah bekerja sama dengan investor.

Untuk menarik para investor asing, JK pun menekankan akan mempermudah proses birokrasi dan perizinan, serta membangun pelayanan terpadu satu pintu multi kementerian. Sehingga proses birokrasi yang sering dikeluhkan sangat lambat dapat lebih efisien.

Selain itu, JK pun membuka peluang peran swasta dalam pembangunan infrastruktur dalam negeri. Seperti pembangunan bandara, pelabuhan, jalan tol, dan lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika