REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cukup seringnya oknum TNI dan Polisi Republik Indonesia (Polri) terlibat dalam perselisihan dinilai oleh Sosiolog UGM Arie Sudjito tak lepas dari sistem rekrutmen yang diterapkan oleh kedua badan ini.

Karenanya, sistem rekrutmen dari TNI dan Polri perlu dikaji kembali. Arie tak menampik jika kesenjangan sosial yang berujung pada indikasi adanya perebutan lahan menjadi salah satu pemicu konflik TNI-Polri yang kerap berulang.

Akan tetapi, dari konflik-konflik yang terjadi ini, kualitas mental dari para anggota TNI dan Polri jadi patut dipertanyakan, khususnya anggota-anggota di lini bawah yang seringkali bersinggungan.

Karenanya, Arie jadi sedikit mempertanyakan sistem rekrutmen yang dilakukan oleh TNI dan Polri. "Apakah tim rekrutmen sudah tidak seketat dulu lagi?" ujar Arie, Kamis (20/11).

Karena itu, Arie menilai sistem rekrutmen yang diterapkan oleh TNI dan Polri perlu dikaji kembali, terutama untuk memastikan kematangan mental dari para calon anggota.

Arie menilai aparat keamanan dan pertahanan harus orang-orang yang berkualitas. Oleh sebab itu, sistem rekrutmen yang dilaksanakan haruslah dapat menghasilkan orang-orang yang berkualitas."Jangan sampai sekedar rekrutmen," jelas Arie.

Selain sistem rekrutmen yang harus dikaji ulang, penegakkan hukum dan sistem kepemimpinan internal juga perlu dibenahi dan ditingkatkan. Tanggung jawab dari para anggota TNI maupun Polri perlu untuk selalu diaudit. "Kestabilan emosi dan etos kerja juga harus menjadi catatan," terang Arie.

Ikuti Whatsapp Channel Republika