REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku prihatin atas temuan adanya praktek tes keperawanan sebagai salah satu syarat bagi calon polisi wanita (Polwan) mengikuti seleksi di kepolisian.

Syarat tes keperawanan dinilai sebagai bentuk hilangnya akal sehat, rasa respek dan sensitifitas terhadap perempuan. "Ini lagi-lagi mempertontonkan atas hilangnya akal sehat, rasa respek dan sensitifitas terhadap kaum perempuan," ujar Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution kepada Republika, Jumat (21/11).

Menurutnya, Komnas HAM sudah sering mengingatkan bahwa rasa respek dan sensifitas terhadap kaum perempuan adalah substansi HAM dan keadaban bangsa. "Bangsa ini betul-betul menjadi bangsa pelupa," ungkapnya.

Untuk itu, ia menuturkan dalam pengambilan kebijakan diantaranya mengenai rekrutmen personil polwan (termasuk perempuan di TNI) agar tidak diskriminatif. Jika para pemangku kepentingan masih melakukan hal tersebut.

Maneger mengatakan adanya tes keperawanan merupakan bentuk pelecehan dan diskriminasi terhadap perempuan. Di samping tidak memiliki sensitifitas gender. Sebelumnya, Human Right Watch (HRW) menemukan fakta adanya praktek tes keperawanan sebagai syarat seleksi masuk kepolisian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika